Edukasi dan Informasi: Pembangunan Ekonomi Daerah

Get paid to share your links!

MAKALAH

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

DOSEN :

DR H DIDIT SUPRIYADI ,SE ,MM

Dibuat Oleh :

DICKY RAMADHAN 16120043

PROGRAM MAKUL PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI STIE PERTIWI

S1 MANAJEMEN

Jl. NIAGA RAYA KAV. AA3, RUKO CBD JABABEKA BLOK G/6-7

CIKARANG UTARA,BEKASI,JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dengan judul yang kami bahas pada makalah kali ini mengenai “Pembangunan Ekonomi Daerah”.

Dalam pembuatan makalah ini tidak jauh dari dukungan berbagai pihak, baik dari teman - teman, keluarga, maupun dosen yang dengan setia memberi masukan yang sangat berharga bagi terciptanya makalah ini.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan karena sebagai manusia biasa kita tidak lepas dari kesalahan, maka dari itu kami mohon dukungan dari berbagai pihak demi kebaikan kedepannya.

Demikianlah makalah ini kami buat, atas perhatian dan kesempatannya untuk membaca kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 13 Januari 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................

DAFTAR ISI..............................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN........................................................................................

1.1. Latar Belakang................................................................................

1.2. Rumusan Masalah...........................................................................

BAB II

PEMBAHASAN........................................................................................

2.1 . Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah.......................................

2.2 . Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah...................

2.3 . Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah....................................

2.4 . Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah....................................

2.5 . Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah..............................

2.6 . Pemerintah Daerah Dalam Proses Pembangunan Ekonomi Daerah....

BAB III

PENUTUP.................................................................................................

3.1 . Kesimpulan.....................................................................................

3.2 . Saran..............................................................................................

SUMBER REFERENSI..............................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

§ Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.

§ Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

§ Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi).

§ Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia

Tujuan Pembangunan Daerah

§ Mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

§ Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

§ Menciptakan lapangan kerja.

§ Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

§ Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

Masalah Pembangunan Daerah di Negara Berkembang

§ Sistem pertanian yang masih tradisional.

§ Kurangnya dana modal dan modal fiskal.

§ Peranan tenaga terampil dan berpendidikan.

§ Pesatnya perkembangan penduduk

Kebijakan Mempercepat Pembangunan

§ Kebijakan diversifasi kegiatan ekonomi.

§ Mengembangkan infrastruktur.

§ Meningkatkan tabungan dan investasi.

§ Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

§ Mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan.

§ Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi

Setelah membicarakan tentang pembangunan daerah, berhubung tujuan tulisan ini adalah melaksanakan tugas softskill mengenai perekonomian indonesia, maka saya akan membahas mengenai pembangunan daerah dalam segi perekonomian.

1.2. Rumusan Makalah

I. Pengertian pembangunan ekonomi daerah.

II. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah.

III. Paragdima baru teori pembangunan daerah.

IV. Perencanaan pembangunan daerah.

V. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah.

VI. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Suatu daerah ditinjau dari aspek ekonomi, mempunyai 3 pengertian yaitu :

I. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti segi pendapatan perkapitanya, sosial budaya, geografisnya dsb. Daerah ini disebut daerah homogen.

II. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Daerah ini disebut daerah nodal.

III. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dsb didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah ini disebut daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah: suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

2.2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal yaitu : pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibirium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya aklan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.

Teori Lokasi

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya-biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Keterbatasan dari teori ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

Teori Tempat Sentral

Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang mneyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri adalah model pembanguna ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang medasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

2.3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lemabaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkat kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

2.4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Ada tiga impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:

I. Perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

II. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.

III. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di laur pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Untuk meningkatkan peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak ada cara lain selain daripada membangun perekonomian daerah dengan menerapkan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan secara serius dengan menerapkan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis. Hal ini menuntut adanya penataan ulang kelembagaan yang ada saat ini, yang salah satu diantaranya adalah reorganisasi Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis Kehutanan, dan Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Jika Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis berjalan dengan baik, maka seluruh daerah akan memberikan konstribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, mengurangi pengangguran, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

2.5. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1989), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:

TAHAP	KEGIATAN
I	Pengumpulan dan Analisis Data Ø Penentuan Basis Ekonomi Ø Analisis Struktur Tenaga Kerja Ø Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja Ø Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan Ø Analisis Kapasitas Kelembagaan
II	Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah Ø Penentuan Tujuan dna Kriteria Ø Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan Ø Penyusunan Strategi
III	Pemilihan Proyek-proyek Pembangunan Ø Identifikasi Proyek Ø Penilaian Viabilitas Proyek
IV	Pembuatan Rencana Tindakan Ø Prapenilaian Hasil Proyek Ø Pengembangan Input Proyek Ø Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan Ø Identifikasi Struktur Proyek
V	Penentuan Rincian Proyek Ø Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci Ø Penyiapan Rencana Usaha (Busisness Plan) Ø Pengemabangan, Monitoring dan Pengevaluasian Program

2.6. Pemerintah Daerah Dalam Proses Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2. Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam peranya sebagia koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sa\saran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstumulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

I. Pembangunan ekonomi masa lalu telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Konsentrasi industrialisasi di beberapa daerah di pulau Jawa ternyata tidak mampu menarik/menghela (driven) ekonomi daerah-daerah lain (sebagai periphery) ke arah yang lebih maju. . Bahkan membuat kesenjanganekonomi antar daerah semakin melebar.

II. peribahan struktur ekonomi nasional pada masa lalu tidak mengakar pada perekonomian daerah,terutama daerah luar-luar jawa.Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebagai buah dari perubahan struktur ekonomi nasional tidak dikontribusikan secara optimal oleh perekonomian daerah.

III. Untuk meningkatkan peranan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dan sistimatis melalui penerapan strategi agroindustri berorientasi ekspor ditingkat daerah dan strategi promosi ekspor berbasis agrobisnis ditingkat pusat.

IV. Untuk mendukung keberlangsungan strategi promosi ekspor berbasis agrobisnis diperlukan adanya reorganisasi pada departemen teknis, yakni mengintegrgrasikan subsistem-subsistem agribisnis kedalam devartemenrt yang relevan.

3.2. Saran

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan inspirasi dari para pembaca dalam hal membantu menyempurnakan makalah ini. Untuk terakhir kalinya penulis berharap agar dengan hadirnya makalah ini akan memberikan sebuah perubahan khususnya dunia pendidikan.